David Paul, seorang petinggi dalam pemerintahan Marshall Islands baru-baru ini merilis sebuah laporan mengenai penjelasan proyek Cryptocurrency nasional jelang pertemuan Invest Asia 2019. Sebagaimana dilansir dari Coindesk, Undang-Undang penerbitan uang kripto resmi Marshall Islands sudah diatur dalam Sovereign Currency Act 2018.
Jika berhasil meresmikan mata uang kripto tersebut, maka negara yang menyatakan kemerdekaannya pada 1979 ini akan mulai melepaskan ketergantungannya pada Dolar AS. Dari awal masa kemerdekaan hingga saat ini, Marshall Islands memang diketahui hanya menggunakan Dolar AS untuk segala keperluan transaksi di kalangan warga negaranya.
Mata Uang Berbasis Teknologi Blockchain Lebih Efektif
Dalam artikelnya, David Paul menjelaskan bahwa keputusan Marshall Islands untuk mengorbitkan mata uang kripto didasari pada pemahaman bahwa mata uang tersentralisasi seperti Dolar AS tidak efektif digunakan di negaranya yang dihuni oleh sekitar 50,000 penduduk, dan semuanya tersebar di lebih dari 1,000 pulau-pulau kecil.
Selain fungsi desentralisasinya, uang kripto yang mengusung keunggulan Blockchain juga memungkinkan Marshall Islands untuk menerapkan kebijakan yang sudah tertera dalam protokol mata uang itu sendiri, sekaligus mempertahankan privasi individu-individu yang menggunakannya. David Paul juga mencermati bahwa penggunaan mata uang kripto akan memungkinkan pemangkasan biaya dan meningkatkan perannya dalam usaha global memerangi pencucian uang serta pendanaan aksi terorisme.
Nantinya, entitas-entitas legal yang telah ditunjuk seperti berbagai bank dan bursa kripto akan bertugas memverifikasi identitas pengguna SOV (Marshallese Sovereign atau nama mata uang kripto nasional Marshall Islands).
Jumlah SOV Akan Dibatasi
Selain menggarisbawahi keuntungan-keuntungan penggunaan mata uang kripto nasional, David Paul turut menjelaskan bahwa supply SOV akan ditetapkan pada kisaran fixed, dengan kenaikan setiap tahunnya di-set pada level 4 persen.
"Kami memutuskan untuk membuat uang kripto dengan pasokan tetap dan pertumbuhan supply yang tetap pula, karena (berkaca dari) mata uang fiat yang rentan mengalami gejolak... Kebijakan dari bank sentral tidak cukup menjanjikan, dengan (fluktuasi) Bitcoin dan emas yang telah membuktikannya. Sebagai pemerintah, kita perlu melakukan pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap peredaran uang, dan tidak menganggapnya sebagai sumber daya yang tanpa batas," ungkap David Paul.
